OTOLOKALogo
Cari
Tips: CTRL+D Bookmark website
twitter
facebook
instagram
Masuk
  • Home>
  • Berita>
  • Dari 15 Jenis Pelanggaran, Ini Denda Tilang Tertinggi yang Ditindak Dalam Operasi Patuh 2020
  • Konten
  • Kendaraan Terkait
  • Rekomendasi
  • Komentar

Dari 15 Jenis Pelanggaran, Ini Denda Tilang Tertinggi yang Ditindak Dalam Operasi Patuh 2020

Dilihat 1267
Adrian Luis
31 Jul 2020, 04:34
    • twitter
    • facebook
    • whatsapp
    • ins
  • Suka 1

Otoloka.id - Ini adalah denda tilang terbesar dari 15 Jenis pelanggaran yang ditindak dalam Operasi Patuh Jaya 2020. 

Operasi Patuh Jaya 2020 digelar pihak kepolisian selama 14 hari mulai dari 23 Juli hingga 5 Agustus 2020. Setiap jenis pelanggaran pasti ada denda tilang yang harus dibayar oleh pelanggar lalu lintas.

Baca Juga : Hari Ke-6 Operasi Patuh Jaya, 4240 Pengendara Kena Tilang Polisi

Tentunya setiap pelanggaran memiliki nilai denda tilang yang berbeda-beda tergantung jenis pelanggarannya yang dilakukan pengendara. Ada denda tilang rendah dan tinggi itu semua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Agar lebih jelas otoloka.id mencoba menjabarkan beberapa denda tilang yang harus dibayar oleh pelanggar dari 15 jenis pelanggaran selama Operasi Patuh Jaya 2020 berlangsung. 

Baca Juga : Operasi Patuh 2020 Digelar Hari Ini, Bagi Pelanggar Lalu Lintas Langsung Distop Polisi

1. Menggunakan HP saat mengemudi

Bagi pengendara yang menggunakan HP saat berkendara akan mendapatkan sanksi berupa mksimum tiga bulan penjara atau denda maksimal sebesar Rp 750.000,-. Hal ini terkandung dalam Undang-undang 22 tahun 2009 Pasal 106 ayat 1 menyatakan, pengendara harus mengendarai kendaraannya dengan konsentrasi penuh.

2. Menggunakan kendaraan di atas trotoar

Sering kita jumpai banyak pengendara terutama motor yang melintas di atas trotoar. Bahkan ada juga yang menggunakan trotoar untuk parkir kendaraannya. Bagi mereka yang masih nekat lewat ataupun parkir di atas trotoar pihak kepolisian akan memberikan sanksi sebesar Rp. 500.000,- atau hukuman kurungan selama dua bulan sesuai dengan yang diatur dalam UU 22 tahun 2009 pasal 284.

Di mana pada pasal 284, yang berbunyi, "Pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau sepeda, diancam dengan denda lima ratus ribu rupiah (Rp 500.000,-) atau kurungan maksimal dua bulan".

3. Mengemudikan kendaraan melawan arus

Pelanggaran melawan arus saat berkendara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 287, terkait pelanggaran rambu jalan dan dengan sanksi denda maksimal Rp 500.000,-. 

4. Mengemudikan kendaraan masuk ke dalam jalur Busway

Penerapan denda maksimal Rp 500.000 untuk pengendara yang menerobos jalur busway yang telah diatur dalam Pasal 287 ayat 1 nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 

Dalam pasal tersebut tertulis, pengendara yang kedapatan memasuki jalur busway akan mendapatkan sanksi kurungan paling lama dua bulan atau denda Rp. 500.000,-. 

5. Mengemudikan kendaraan melintas di bahu jalan

Siapapun mengendarai kendaraan bermotor di jalan melanggar peraturan perintah atau larangan yang dinyatakan oleh rambu lalu lintas dapat dikenakan hukuman kurungan penjara paling lama dua bulan atau denda sebesar Rp. 500.000,- sesuai yang diatur dalam pasal 287 ayat 1.

6. Sepeda motor memasuki jalan tol

Berdasarkan pasal 287 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang berkaitan dengan lalu lintas dan jalan perhubungan menyatakan seriap pengendara yang melanggar larangan dengan rambu lalu lintas akan dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,-.

7. Sepeda motor melewati jalan layang non-tol

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 287 ayat 1 dan 2, di mana setiap orang mengendarai kendaraan di jalan yang melanggar aturan yang terindikasi dari rambu lalu lintas akan dikenakan hukuman penjara paling lama 2 bulan atau denda tidak lebih Rp 500.000, -

8. Mengemudi kendaraan yang melanggar aturan pemerintah yang ditetapkan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

Menurut Pasal 287, ayat 2 UU No. 22 tahun 2009, pengemudi kendaraan yang melanggar lampu lalu lintas akan menghadapi hukuman penjara paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000, -

9. Pengemudi yang tidak memberikan jalan kepada pengguna jalan yang diberikan hak utama untuk didahulukan

Bagi pengendara yang dengan sengaja menghalang-halangi kendaraan dengan sirine yang akan melintas maka akan dikenakan diancam dengan kurungan penjara satu bulan atau denda sebesar Rp 250.000. Hal ini sesuai dengan peraturan yang ada yang Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Dalam Undang-Undang di pasal 134 b menyatakan kriteria kendaraan yang harus mendapatkan prioritas saat di jalan. Setidaknya ada tujuh kendaraan yang harus di prioritaskan diantaranya pemadam kebakaran yang sedang bertugas dan mobil ambulans saat mengangkut orang sakit.

10. Mengemudi kendaraan melebihi batasan kecepatan

Seluruh pengendara yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah akan dipidana dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000 (Pasal 287 ayat 5).

11. Mengemudi kendaraan tidak menggunakan helm SNI

Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor jika tidak menggunakan helm dengan standar nasional dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291 ayat 1).

12. Tidak menyalakan lamu utama saat mengemudi di malam hari

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan tanpa menyalakan lampu di malam hari dan dalam kondisi tertentu seperti yang tercantum pada pasal 107 ayat (1) akan dihukum dengan hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250,000.00 (Post 293 ayat 1).

13. Mengemudi kendaraan yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm

Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm dengan standar nasional akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291 ayat 1).

14. Mengemudi kendaraan saat melintas di litasan kereta api yang tidak berhenti ketika sinyal itu terdengar dan palang pintu kereta sudah ditutup

Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 114 dan Pasal 296. Menyatakan jika pengendara melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan denda paling banyak Rp. 750.000,- atau kurungan penjara hingga tiga bulan. 

15. Mengemudi yang melakukan balapan di jalan

Setiap pengendara yang kedapatan melanggar aturan batas kecepatan tertinggi atau terendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 287 ayat 5).

Dari ke-15 daftar pelanggaran yang ditindak dalam Operasi Patuh 2020 terdapat dua pelanggaran dengan sanksi hukuman terbesar. Dua pelanggaran tersebut adalah menggunakan HP saat mengemudi dan menerobos paling perlintasan kereta api yang sama-sama dikenakan denda maksimal Rp 750 ribu.

Jadi masih nekat melanggar peraturan diatas? 

Selain dapat membahayakan orang lain, melanggar lalu lintas juga bisa membuat dompet jebol.

  • Suka 1
  • Laporkan
    • twitter
    • facebook
    • whatsapp
    • ins
Jika Anda menyukai situs Otoloka, jangan lupa ke Menu Browser dan Klik “Akses Cepat” ya. Akses kami lebih nyaman dan mudah!
Kendaraan Terkait
    Rekomendasi
      Komentar
      Kirimkan

        Kendaraan Terbaru

        • Mobil
        • Motor
        Berita Terpopuler
        kredit
        Kalkulator Kredit
        *Tipe
        Mobil Baru
        Mobil Bekas
        *Harga Kendaraan
        *Jumlah Deposit
        *Suku Bunga(%)
        *Masa Cicilan
        Pilih
        • 1 Tahun
        • 2 Tahun
        • 3 Tahun
        • 4 Tahun
        • 5 Tahun
        • 6 Tahun
        Tips:
          Selanjutnya
          kredit
          Kalkulator Asuransi
          *Kode Plat Nomor Kendaraan
          Pilih
          *Jaminan Pokok
          Comprehensive
          Total Loss Only
          *Tahun Kendaraan
          Pilih
            *Nilai Pasar
            Jaminan Perluasan
            • Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan atau Tanah Longsor
            • Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami
            • Pemogokan, Kerusuhan & Huru Hara
            • Terorisme dan Sabotase
            • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga
            Tips:
              Selanjutnya