OTOLOKALogo
Cari
Tips: CTRL+D Bookmark website
twitter
facebook
instagram
Masuk
  • Home>
  • Berita>
  • Kepastian Soal Pajak Mobil Baru 0% di Indonesia
  • Konten
  • Kendaraan Terkait
  • Rekomendasi
  • Komentar

Kepastian Soal Pajak Mobil Baru 0% di Indonesia

Dilihat 1024
Yogi Pratama
7 Okt 2020, 08:02
    • twitter
    • facebook
    • whatsapp
    • ins
  • Suka 0


Otoloka.id - Hingga saat ini pemerintah belum juga mengesahkan kebijakan pajak mobil 0% yang telah diusulkan sejak pertengahan September oleh Kementrian Perindustrian kepada Menteri Keuangan.

Tapi karena info tersebut sudah terlanjur tersebar luas di Masyarakat nampaknya hal itu sudah memberikan dampak pada konsumen. Ada sebagian konsumen yang menahan diri untuk membeli mobil sambil menunggu peraturan tersebut disahkan oleh Pemerintah. 

Menurut Anton Jimmi Suwandy selaku Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor pihaknya masih masih menunggu kejelasan informasi tersebut, "Masih perlu dicek detailnya, baru dengar saja," begitu katanya.

Perilaku konsumen yang menahan diri tersebut dinilai wajar mengingat jika pajak mobil benar-benar 0% maka hal itu akan memangkas harga jual mobil. Dengan harapan anggaran yang misalnya telah disiapkan konsumen untuk membeli Low Cost Green Car (LCGC) justru bisa mendapatkan Low MPV karena harga jualnya yang turun. 

Baca Juga : Mobil Hybrid Toyota GR Super Sport, dinobatkan Sebagai Mobil Toyota Tercepat di Dunia

Salah satu hal yang mempengaruhi tingginya harga jual mobil adalah Pajak. Setiap mobil baru yang akan dijual di pasar dikenakan dnegan empat jenis pajak dengan besaran yang berbeda. 

Keempat jenis pajak tersebut yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dengan kisaran 0 - 125% tergantung jenis kendaraan serta kapasitas mesin, lalu selain itu juga ada Transfer Pajak Nama (BBN) tergantung masing-masing kendaraan (kebanyakan 12,5%) dan juga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 2,5%.

Sampai saat ini belum ada kepastian pajak apa saja yang akan dipotong, Namun jika mengacu pada pernyataan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sudah ada delapan daerah yang menyetujui pemotongan pajak, kemungkinan sasarannya adalah BBN dan PKB. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga berharap kebijakan tersebut bisa dilakukan oleh daerah untuk menongkatkan penjualan mobil yang saat ini mulai lesu.

Baca Juga : Intip Ubahan Toyota Innova Facelift 2020 Yang Bakal Meluncur di Vietnam

Begitu pula bagi pabrikan kebijakan tersebut dapat menjadi angin segar yang sangat membantu, mengingat sejak Maret 2020 penjualan mobil di Indonesia merosot sangat tajam. Jika biasanya dalam satu bulan bisa terjual sebesar 90 ribu unit maka sejak pandemi bahkan sulit mencapai 50 ribu unit. 

Produsen hingga saat ini sangat menunggu kepastian pemotongan pajak ini. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan meningkatnya daya beli dan target penjualan hingga 600 ribu unit dalam tiga bulan tersisa bisa terpenuhi.

  • Suka 0
  • Laporkan
    • twitter
    • facebook
    • whatsapp
    • ins
Jika Anda menyukai situs Otoloka, jangan lupa ke Menu Browser dan Klik “Akses Cepat” ya. Akses kami lebih nyaman dan mudah!
Kendaraan Terkait
    Rekomendasi
      Komentar
      Kirimkan

        Kendaraan Terbaru

        • Mobil
        • Motor
        Berita Terpopuler
        kredit
        Kalkulator Kredit
        *Tipe
        Mobil Baru
        Mobil Bekas
        *Harga Kendaraan
        *Jumlah Deposit
        *Suku Bunga(%)
        *Masa Cicilan
        Pilih
        • 1 Tahun
        • 2 Tahun
        • 3 Tahun
        • 4 Tahun
        • 5 Tahun
        • 6 Tahun
        Tips:
          Selanjutnya
          kredit
          Kalkulator Asuransi
          *Kode Plat Nomor Kendaraan
          Pilih
          *Jaminan Pokok
          Comprehensive
          Total Loss Only
          *Tahun Kendaraan
          Pilih
            *Nilai Pasar
            Jaminan Perluasan
            • Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan atau Tanah Longsor
            • Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami
            • Pemogokan, Kerusuhan & Huru Hara
            • Terorisme dan Sabotase
            • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga
            Tips:
              Selanjutnya