• Home>
  • Berita>
  • Regulasi Kendara Listrik di Indonesia Segera Rampung Agustus 2020
  • Konten
  • Kendaraan Terkait
  • Rekomendasi
  • Komentar

Regulasi Kendara Listrik di Indonesia Segera Rampung Agustus 2020

Dilihat 1237
Agung Prabowo
29 Jul 2020, 04:04
    • twitter
    • facebook
    • whatsapp
    • ins
  • Suka 0

Otoloka.id - Regulasi terkait kendaraan listrik sudah lama ditunggu-tunggu oleh para produsen otomotif di Indonesia. Regulasi tersebut terdiri dari petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang diperkirakan rampung pada bulan Agustus 2020.

Dalam regulasi yang berbentuk Peraturan Menteri (Permen) ini menjelaskan aturan untuk mendapatkan insentif dari pemerintah bagi pengguna mobil atau sepeda motor listrik, mulai dari hybrid, plug-in hybrid (PHEV), sampai 100 persen baterai. Kini para pemimpin dari produsen otomotif mengaku sedang menunggu juklak dan juknis agar dapat melakukan perencanaan yang lebih detail untuk menentukan kebijakan mereka kedepanya.

Baca Juga : ITB Ikut Andil Bantu Pemerintah Buat Sistem Pendukung Mobil Otonom Untuk Ibu Kota Baru

Diperkirakan Indonesia akan mulai memasuki era kendara listrik pada tahun 2021 mendatang. Hal ini ditandai dengan dibuatnya suatu payung hukum terkait insentif fiskal maupun nonfiskal bagi teknologi ini yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi umum.

Menurut Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli menyatakan bahwa regulasi juklak dan juknis ini telah sampai di Kementerian Hukum dan HAM untuk proses harmonisasi. Regulasi tersebut mengatur secara detail terkait spesifikasi, tahapan perakitan lokal, dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ini ditargetkan akan selesai bulan depan. 

"Agustus (regulasi selesai). Pada pertengahan bulan, sekitar minggu ketiga Agustus. Mudah-mudahan segera selesai harmonisasinya," kata Putu. 

Baca Juga : Sepertiga Penjualan Global Akan Beralih ke Mobil Otonom

Di antara banyak standar yang ada itu berasal dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 dari 2019 mengenai barang kena pajak dianggap mewah berupa kendaraan bermotor yang didikenai pajak penjualan atas barang mewah. Selain itu, ada juga peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2020 yang menyatakan tentang insentif pajak bea balik nama kendaraan bermotor atas KBL berbasis baterai maupun Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 44 Tahun 2020 soal Pengujian tipe fisik kendaraan bermotor dengan tenaga penggerak menggunakan motor listrik.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah menargetkan 20 persen dari kendaraan yang diproduksi secara lokal pada tahun 2025, roda dua maupun roda empat akan berbasis baterai. Di prediksi untuk mobil jumlahnya mencapai 400 ribu unit. 

  • Suka 0
  • Laporkan
    • twitter
    • facebook
    • whatsapp
    • ins
Jika Anda menyukai situs Otoloka, jangan lupa ke Menu Browser dan Klik “Akses Cepat” ya. Akses kami lebih nyaman dan mudah!
Kendaraan Terkait
    Rekomendasi
      Komentar
      Kirimkan

        Kendaraan Terbaru

        • Mobil
        • Motor
        Berita Terpopuler
        kredit
        Kalkulator Kredit
        *Tipe
        Mobil Baru
        Mobil Bekas
        *Harga Kendaraan
        *Jumlah Deposit
        *Suku Bunga(%)
        *Masa Cicilan
        Pilih
        • 1 Tahun
        • 2 Tahun
        • 3 Tahun
        • 4 Tahun
        • 5 Tahun
        • 6 Tahun
        Tips:
          Selanjutnya
          kredit
          Kalkulator Asuransi
          *Kode Plat Nomor Kendaraan
          Pilih
          *Jaminan Pokok
          Comprehensive
          Total Loss Only
          *Tahun Kendaraan
          Pilih
            *Nilai Pasar
            Jaminan Perluasan
            • Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan atau Tanah Longsor
            • Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami
            • Pemogokan, Kerusuhan & Huru Hara
            • Terorisme dan Sabotase
            • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga
            Tips:
              Selanjutnya