• Home>
  • Tips & Trik>
  • Begini Cara Blokir STNK Secara Online Biar Tidak Kena Pajak Progresif
  • Konten
  • Kendaraan Terkait
  • Rekomendasi
  • Komentar

Begini Cara Blokir STNK Secara Online Biar Tidak Kena Pajak Progresif

Dilihat 1433
Adrian Luis
23 Okt 2020, 16:00
    • twitter
    • facebook
    • whatsapp
    • ins
  • Suka 0

Begini Cara Blokir STNK Secara Online Biar Tidak Kena Pajak Progresif

Otoloka.id - Para pemilik kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat wajib memblokir STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan yang sudah dijual atau berpindah tangan. Aturan ini telah tertera pada Peraturan Gubernur Pasal 19 Nomor 185 Tahun 2016 yang berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Tujuan dari peraturan ini adalah agar para pemilik kendaraan terhindar dari terkenannya pajak progresif saat akan membeli kendaraan baru.

Laporan pemblokiran STNK harus dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah kendaraan dijual atau diserahterimakan. Selain ke kantor Samsat Induk, kini di DKI Jakarta untuk pemblokiran STNK sudah bisa dilakukan secara online. Cara ini terbilang sangat praktis dibanding datang langsung ke kantor Samsat, apalagi saat di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. 

Baca Juga : Bagaimana Cara Mengurus SIM Hilang? Ini Tata Caranya

Bagi para pemilik kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta, dapat melakukannya secara online dengan mengakses situs https://pajakonline.jakarta.go.id. Seperti yang tertulis dalam salah satu unggahan @humaspajakjakarta yang menyebutkan beberapa dokumen yang harus dilengkapi saat ingin melakukan pemblokiran STNK. Dokumen tersebut adalah :

- Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik kendaraan

- Surat Kuasa bermaterai cukup dam Fotocopy KTP (jika dikuasakan)

- Fotocopy Surat/Akta penyerahan/Bukti Bayar kendaraan bermotor

- Fotocopy STNK/BPKB (jika ada)

- Fotocopy Kartu Keluarga/ KK

- Surat pernyataan yang bisa di akses di bprd.jakarta.go.id

Setelah seluruh proses pelaporan pemblokiran STNK kendaraan bermotor telah selesai dilakukan melalui situs https://pajakonline.jakarta.go.id. Maka selanjutnya para pemilik hanya perlu menunggu hasilnya yang akan di verifikasi dari Samsat. 

Baca Juga : Ini Biaya Resmi Jika Ingin Membuat Plat Nomor Cantik

Sebagai informasi, pajak progresif merupakan tarif atau pemungutan pajak dengan persentase yang dilihat dari jumlah objek pajak dan juga berdasarkan harga dari objek pajak tersebut. Hal ini akan membuat tarif pemungutan pajak bisa meningkat terlebih jika jumlah objek pajak semakin banyak dan nilai objek pajak mengalami kenaikan. 

Pajak progresif sendiri bakal dikenakan kepada kendaraan bermotor yang memiliki kesamaan nama dan tempat tinggal pemilik. Maka dari itu biaya pajak akan semakin bertambang seiring bertambahnya jumlah kedaraan yang masih terdaftar di nama dan di alamat yang sama. Dimana nantinya kendaraan kedua, ketiga dan seterusnya akan dikenakan tarif pajak yang berbeda.

  • Suka 0
  • Laporkan
    • twitter
    • facebook
    • whatsapp
    • ins
Jika Anda menyukai situs Otoloka, jangan lupa ke Menu Browser dan Klik “Akses Cepat” ya. Akses kami lebih nyaman dan mudah!
Kendaraan Terkait
    Rekomendasi
      Komentar
      Kirimkan

        Kendaraan Terbaru

        • Mobil
        • Motor
        Berita Terpopuler
        kredit
        Kalkulator Kredit
        *Tipe
        Mobil Baru
        Mobil Bekas
        *Harga Kendaraan
        *Jumlah Deposit
        *Suku Bunga(%)
        *Masa Cicilan
        Pilih
        • 1 Tahun
        • 2 Tahun
        • 3 Tahun
        • 4 Tahun
        • 5 Tahun
        • 6 Tahun
        Tips:
          Selanjutnya
          kredit
          Kalkulator Asuransi
          *Kode Plat Nomor Kendaraan
          Pilih
          *Jaminan Pokok
          Comprehensive
          Total Loss Only
          *Tahun Kendaraan
          Pilih
            *Nilai Pasar
            Jaminan Perluasan
            • Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan atau Tanah Longsor
            • Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami
            • Pemogokan, Kerusuhan & Huru Hara
            • Terorisme dan Sabotase
            • Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga
            Tips:
              Selanjutnya